Upaya membangun dan meningkatkan citra positif terus dilakukan jajaran Satpol PP DKI Jakarta. Jajaran penegak perda ini juga dituntut meningkatkan kinerja yang semakin arif, tulus dan peduli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan, kepercayaan dan kemitraan dari masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Untuk itu, ke depannya, Satpol PP DKI Jakarta harus lebih mengedepankan penataan bukan sekedar melakukan penertiban.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, Satpol PP DKI Jakarta dituntut menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga dapat mengikis kesan negatif Satpol PP. “Kesan negatif tentu tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satpol PP. Dengan demikian, ke depan Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya harus lebih mengedepankan penataan bukan penertiban saja,” ujar Fauzi Bowo, senin(23/3).
Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, dikatakan Fauzi, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsiten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Menurutnya, sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung dengan paradigma saling bekerja sama dan saling memberdayakan dalam menciptakan tramtibmas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis.
“Kita sadari bersama tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horisontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional,” paparnya.
Dalam upaya membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat, perlu disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak dan kewajiban serta kewenangan Satpol PP. Mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum serta kesejateraan. Apabila harapan ini dapat terwujud, tentu akan menjadi tonggak sejarah bagi jajaran Satpol PP yang menjadi unsur pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi besar untuk percepatan dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Ia juga mengimbau, anggota Satpol PP DKI Jakarta agar menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi HAM. Juga menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat, baik dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari. “Mari kita bangun karakter setiap anggota Satpol PP melalui kemitraan yang strategis dan bersifat profesional dalam menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Juga dapat terus meningkatkan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tandasnya.
Sumber : BeritaJakarta.com
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, Satpol PP DKI Jakarta dituntut menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga dapat mengikis kesan negatif Satpol PP. “Kesan negatif tentu tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satpol PP. Dengan demikian, ke depan Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya harus lebih mengedepankan penataan bukan penertiban saja,” ujar Fauzi Bowo, senin(23/3).
Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, dikatakan Fauzi, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsiten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Menurutnya, sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung dengan paradigma saling bekerja sama dan saling memberdayakan dalam menciptakan tramtibmas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis.
“Kita sadari bersama tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horisontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional,” paparnya.
Dalam upaya membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat, perlu disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak dan kewajiban serta kewenangan Satpol PP. Mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum serta kesejateraan. Apabila harapan ini dapat terwujud, tentu akan menjadi tonggak sejarah bagi jajaran Satpol PP yang menjadi unsur pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi besar untuk percepatan dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Ia juga mengimbau, anggota Satpol PP DKI Jakarta agar menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi HAM. Juga menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat, baik dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari. “Mari kita bangun karakter setiap anggota Satpol PP melalui kemitraan yang strategis dan bersifat profesional dalam menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Juga dapat terus meningkatkan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tandasnya.
Sumber : BeritaJakarta.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar